Petition Tag - hutan
1. Hentikan Pemusnahan Hutan di Penang dan Sarawak
Semenjak 2 tahun yang lalu, hutan di Bukit Relau, Pulau Pinang, dan juga hutan-hutan di Sarawak telah dimusnahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Aktiviti penebangan hutan di cerun yang melebihi 25 darjah kecerunan di Bukit Relau menyebabkan berlakunya pergerakan bumi di lereng bukit melebihi 250 kaki di atas aras laut.
Aktiviti penebangan hutan di cerun yang melebihi 25 darjah kecerunan di Bukit Relau menyebabkan berlakunya pergerakan bumi di lereng bukit melebihi 250 kaki di atas aras laut.
FENOMENA kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan (illegal logging) tahun 2001-2006 dibongkar habis-habisan saat Kapolda Riau dijabat Sutjiptadi pada Desember 2006. Juni 2007 Polisi Riau mulai lakukan penyidikan.
Polda Riau bergerak cepat, memeriksa puluhan saksi, pelapor (masyarakat), menyita dan mengamankan 133 eksavator (alat berat) dan ribuan log kayu, menetapkan sekitar 200 tersangka dari 14 perusahaan perkayuan di Riau milik dua pabrik pulp dan kertas terbesar di Asia Tenggara; tujuh perusahaan di bawah PT Riau Andalan Pulp and Paper (Raja Garuda Mas/APRIL) dan sisanya dibawah PT Indah Kiat Pulp and Paper (Sinar Mas Groups/APP).
November 2007, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI selaku Koordinator Penanggulangan Pembalakan Ilegal (illegal logging) ditunjuk oleh Presiden RI, mengumumkan 14 dari 21 perusahaan pemegang konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) diindikasi lakukan pembalakan ilegal dan meminta Kepolisian Daerah Riau untuk segera memproses secara hukum.
Polda Riau mulai limpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Riau. Indikasi aneh mulai terlihat. Sepanjang September 2007-Juli 2008, kejaksaan empat kali kembalikan berkas perkara ke Polda Riau karena berkas belum lengkap (P-19).
Pada Desember 2008 Kapolda Riau Brigjend. Hadiatmoko pengganti Sutjiptadi, mengejutkan masyarakat Riau; kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan di-SP3-kan atau penyidikannya dihentikan karena Penyidik tak miliki cukup bukti meneruskan perkara, selain itu adanya keterangan Ahli dari Departemen Kehutanan & Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan ke-13 perusahaan yang disidik memiliki “izin”, dalam operasinya tak mengakibatkan kerusakan lingkungan.
Padahal Satgas Pemberantasan Mafia Hukum merilis Total biaya kerugian Perusakan Lingkungan pada 14 perusahaan di Provinsi Riau hampir Rp 2000 triliun
Jikalahari menyimpulkan kerusakan hutan di Riau tidak hanya karena praktek penebangan tanpa menggunakan izin yang sah atau illegal logging, juga karena praktek penebangan menggunakan perizinan bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Kebijakan IUPHHK-HT yang dikeluarkan sejumlah pejabat negara kepada sejumlah perusahaan Hutan Tanaman Industri telah menimbulkan kerusakan hutan yang dapat dilihat dari hilangnya tutupan hutan alam pada konsesi HTI-IUPHHKHT.
Polda Riau bergerak cepat, memeriksa puluhan saksi, pelapor (masyarakat), menyita dan mengamankan 133 eksavator (alat berat) dan ribuan log kayu, menetapkan sekitar 200 tersangka dari 14 perusahaan perkayuan di Riau milik dua pabrik pulp dan kertas terbesar di Asia Tenggara; tujuh perusahaan di bawah PT Riau Andalan Pulp and Paper (Raja Garuda Mas/APRIL) dan sisanya dibawah PT Indah Kiat Pulp and Paper (Sinar Mas Groups/APP).
November 2007, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI selaku Koordinator Penanggulangan Pembalakan Ilegal (illegal logging) ditunjuk oleh Presiden RI, mengumumkan 14 dari 21 perusahaan pemegang konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) diindikasi lakukan pembalakan ilegal dan meminta Kepolisian Daerah Riau untuk segera memproses secara hukum.
Polda Riau mulai limpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Riau. Indikasi aneh mulai terlihat. Sepanjang September 2007-Juli 2008, kejaksaan empat kali kembalikan berkas perkara ke Polda Riau karena berkas belum lengkap (P-19).
Pada Desember 2008 Kapolda Riau Brigjend. Hadiatmoko pengganti Sutjiptadi, mengejutkan masyarakat Riau; kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan di-SP3-kan atau penyidikannya dihentikan karena Penyidik tak miliki cukup bukti meneruskan perkara, selain itu adanya keterangan Ahli dari Departemen Kehutanan & Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan ke-13 perusahaan yang disidik memiliki “izin”, dalam operasinya tak mengakibatkan kerusakan lingkungan.
Padahal Satgas Pemberantasan Mafia Hukum merilis Total biaya kerugian Perusakan Lingkungan pada 14 perusahaan di Provinsi Riau hampir Rp 2000 triliun
Jikalahari menyimpulkan kerusakan hutan di Riau tidak hanya karena praktek penebangan tanpa menggunakan izin yang sah atau illegal logging, juga karena praktek penebangan menggunakan perizinan bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Kebijakan IUPHHK-HT yang dikeluarkan sejumlah pejabat negara kepada sejumlah perusahaan Hutan Tanaman Industri telah menimbulkan kerusakan hutan yang dapat dilihat dari hilangnya tutupan hutan alam pada konsesi HTI-IUPHHKHT.
Menyadari bahwa Danau Toba merupakan merupakan aset alam, ciptaan Tuhan yang tidak ternilai harganya bagi bangsa Indonesia dan khususnya bagi masyarakat Sumatera Utara. Danau Toba memiliki nilai ekologi, sosial budaya dan ekonomi bagi kehidupan masyarakat terutama di daerah sekitar Danau Toba. Saat ini Danau Toba mengalami berbagai kemerosotan, baik disebabkan olah faktor alamiah maupun akibat aktifitas yang kurang mengindahkan prinsip pelestarian ekosistem, sehingga pada saat ini terjadi degradasi daya dukung perairan maupun daratan di sekitar kawasan Danau Toba. Hal ini dapat kita lihat antara lain : lahan kritis yang sudah semakin luas; Keramba yang sangat mengganggu dan limbah domestik yang sudah tidak terkendali mencemari air Danau Toba, serta pertumbuhan eceng gondok dan gulma lainnya yang merusak estetika danau.
Berbagai masalah tersebut telah terjadi terhadap kelestarian kawasan Danau Toba, yang semakin hari mengalami penurunan kualitas yakni : kondisi fisik, kualitas air. Kondisi fisik mengalami berbagai permasalahan seperti : perambahan hutan yang tidak terkendali, pola pertanian yang tidak ramah lingkungan. Masyarakat secara sembarangan melakukan galian-galian (Galian – C) untuk mendapat keuntungan sesaat, kurang memikirkan dampak yang ditimbulkan.
Kualitas air Danau Toba yang semula jernih dan bening, kini terganggu akibat pembuangan limbah dari berbagai sumber rumah tangga, limbah pertanian, limbah keramba, termasuk pencemaran dari transportasi air kapal di Danau Toba. Dampak pencemaran ini juga telah menimbulkan permasalahan yang lebih besar dengan munculnya gulma eceng gondok sehingga mengakibatkan rusaknya keindahan alam perairan Danau Toba. Munculnya keramba diberbagai tempat secara umum telah mengakibatkan penurunan nilai estetika perairan kawasan Danau Toba dan penurunan kualitas air perairan Danau Toba.
Kondisi yang terjadi saat ini di kawasan Danau Toba khususnya di kawasan perairan Danau Toba, nyata sudah merugikan perekonomian, baik terhadap penerimaan usaha-usaha kepariwisataan maupun perekonomian masyarakat. Sebaliknya apabila kondisi itu dapat dipulihkan maka diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke kawasan Danau Toba, yang dampaknya tentu akan berpengaruh terhadap perekonomian setempat.
Berbagai masalah tersebut telah terjadi terhadap kelestarian kawasan Danau Toba, yang semakin hari mengalami penurunan kualitas yakni : kondisi fisik, kualitas air. Kondisi fisik mengalami berbagai permasalahan seperti : perambahan hutan yang tidak terkendali, pola pertanian yang tidak ramah lingkungan. Masyarakat secara sembarangan melakukan galian-galian (Galian – C) untuk mendapat keuntungan sesaat, kurang memikirkan dampak yang ditimbulkan.
Kualitas air Danau Toba yang semula jernih dan bening, kini terganggu akibat pembuangan limbah dari berbagai sumber rumah tangga, limbah pertanian, limbah keramba, termasuk pencemaran dari transportasi air kapal di Danau Toba. Dampak pencemaran ini juga telah menimbulkan permasalahan yang lebih besar dengan munculnya gulma eceng gondok sehingga mengakibatkan rusaknya keindahan alam perairan Danau Toba. Munculnya keramba diberbagai tempat secara umum telah mengakibatkan penurunan nilai estetika perairan kawasan Danau Toba dan penurunan kualitas air perairan Danau Toba.
Kondisi yang terjadi saat ini di kawasan Danau Toba khususnya di kawasan perairan Danau Toba, nyata sudah merugikan perekonomian, baik terhadap penerimaan usaha-usaha kepariwisataan maupun perekonomian masyarakat. Sebaliknya apabila kondisi itu dapat dipulihkan maka diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke kawasan Danau Toba, yang dampaknya tentu akan berpengaruh terhadap perekonomian setempat.